Pentingnya Konsistensi Pemerintah dalam Politik Kebijakan dan Keuangan untuk Rakyat

Herianto, S.P.

Dalam dinamika pembangunan nasional, kesejahteraan rakyat harus menjadi arah utama setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Namun, pencapaian tujuan tersebut tidak akan optimal tanpa konsistensi dan sinergi antara dua pilar utama pemerintahan: politik kebijakan dan politik keuangan. Kedua aspek ini bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan harus berjalan beriringan sebagai fondasi kokoh dalam perumusan dan pelaksanaan program-program publik.

Politik kebijakan merujuk pada arah dan strategi yang ditetapkan pemerintah dalam merespons persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kebijakan yang pro-rakyat, adil, dan berpihak pada kepentingan umum adalah manifestasi nyata dari komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan. Namun, kebijakan yang baik tanpa dukungan pendanaan yang memadai akan berakhir sebagai retorika belaka.

Di sinilah pentingnya politik keuangan, yakni bagaimana pemerintah mengelola anggaran, pendapatan, dan pengeluaran negara. APBN dan APBD harus disusun dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta mengedepankan alokasi yang berkeadilan. Tanpa manajemen keuangan yang sehat dan berorientasi pada kepentingan publik, kebijakan progresif pun akan gagal menyentuh akar persoalan di masyarakat.

Sayangnya, realita menunjukkan bahwa seringkali terjadi ketimpangan antara niat baik dalam perumusan kebijakan dan implementasi di lapangan. Salah satu penyebabnya adalah inkonsistensi dalam prioritas anggaran atau ketidaksesuaian antara visi kebijakan dan struktur pembiayaan. Ini mencerminkan lemahnya integrasi antara dua pilar tersebut.

Untuk itu, pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata melalui langkah-langkah konkret: memperkuat koordinasi lintas sektor, menyusun kebijakan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, serta memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup rakyat.

Konsistensi antara politik kebijakan dan politik keuangan bukan hanya soal tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga soal keadilan sosial. Rakyat berhak atas negara yang hadir secara utuh dalam visi, strategi, dan realisasi anggaran. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari seberapa besar janji yang dibuat, tetapi seberapa nyata hasil yang dirasakan oleh masyarakat.