Mataram, (15/03/2025) – Setelah serangkaian protes dan aksi mahasiswa terkait ketidakbecusan Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa (KPRM), pihak birokrasi kampus Universitas Mataram (Unram) akhirnya mengambil langkah tegas. KPRM yang dinilai cacat dan gagal menjalankan tugasnya resmi dibubarkan, dan Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira) akan ditunda sampai akhir bulan puasa demi menjaga prinsip demokrasi kampus.
Keputusan ini diambil setelah tekanan kuat dari mahasiswa yang menuntut transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemira. Sejumlah permasalahan, mulai dari ketidaktertiban administrasi, dugaan keberpihakan, hingga lemahnya pengawasan, membuat Pemira tahun ini dianggap cacat dan tidak dapat dilanjutkan.
“Kami tidak ingin demokrasi kampus dicederai oleh penyelenggaraan yang bermasalah. Oleh karena itu, KPRM yang tidak kompeten harus diganti, dan Pemira akan diulang dengan mekanisme yang lebih baik,” ujar salah satu pejabat kampus dalam pernyataan resminya.
Mahasiswa Unram menyambut baik keputusan ini sebagai langkah maju dalam menjaga integritas demokrasi di lingkungan kampus. Mereka menegaskan bahwa tindakan ini adalah hasil dari perjuangan mahasiswa yang tidak ingin sistem pemilihan dicurangi atau dikelola secara tidak profesional.
“Ini adalah kemenangan bagi mahasiswa. Kami tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan dalam Pemira. Kami akan terus mengawal agar proses ulang nanti benar-benar bersih, transparan, dan demokratis,” kata salah satu mahasiswa yang aktif dalam aksi protes.
Pihak kampus juga memastikan bahwa Pemira yang akan datang akan diawasi lebih ketat agar tidak mengulang kesalahan yang sama. KPRM yang baru akan dibentuk dengan seleksi ketat, melibatkan elemen mahasiswa yang memiliki integritas tinggi untuk memastikan jalannya pemilihan yang adil dan jujur.
Dengan adanya keputusan ini, mahasiswa Unram berharap agar momentum ini menjadi awal bagi perbaikan sistem demokrasi kampus ke arah yang lebih baik. Mereka menegaskan bahwa mereka akan terus mengawasi setiap langkah yang diambil agar tidak ada lagi pelanggaran dalam proses demokrasi mahasiswa.
