Mataram, 21 Desember 2024 – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Mataram menyampaikan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah terkait *kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)* yang dinilai semakin membebani masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Kabid Kebijakan Publik KAMMI Mataram, Reza Syaripudin, menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN akan berdampak signifikan pada daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang sudah terhimpit oleh inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Kenaikan PPN di tengah situasi ekonomi yang masih sulit adalah kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Ini akan meningkatkan harga barang dan jasa secara menyeluruh, dan ujung-ujungnya rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya," ujar Reza.
KAMMI Mataram mencatat bahwa kenaikan PPN akan berdampak langsung pada harga barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, serta berbagai sektor penting lainnya. Hal ini akan memperburuk kondisi masyarakat yang saat ini masih berjuang memulihkan kondisi ekonomi pascapandemi dan berbagai tekanan global.
"Seharusnya pemerintah lebih bijak dalam mengambil kebijakan fiskal. Fokus utama seharusnya pada pemulihan ekonomi rakyat, bukan menambah beban dengan menaikkan pajak," tambahnya.
KAMMI Mataram mendesak pemerintah untuk:
Meninjau kembali kebijakan kenaikan PPN dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.
Mencari solusi alternatif dalam meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani rakyat kecil.
KAMMI Mataram juga menyatakan kesiapan untuk melakukan berbagai langkah advokasi dan aksi solidaritas bersama elemen masyarakat lainnya jika tuntutan ini tidak direspons dengan serius oleh pemerintah.
"Kami tidak akan tinggal diam jika kebijakan ini terus dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Suara rakyat harus didengar, dan kebijakan publik harus pro-rakyat," tegas Elwani (Sekbid kp kammi mataram).
KAMMI Mataram berharap pemerintah lebih peka terhadap kondisi masyarakat dan mengambil langkah konkret untuk meringankan beban ekonomi rakyat, bukan sebaliknya.
"Negara seharusnya hadir untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, bukan justru menambah beban di tengah situasi sulit seperti saat ini," tutupnya.
