Mataram,24 September 2024.Refleksi Hari Tani Nasional adalah momentum sakral bagi orang yang disebut menjadi penyangga tatanan negara Indonesia(PETANI).Pada tahun 2024 ini Hari Tani Nasional sudah sampai peringatan yang ke-64 kalinya,namun kehidupan para petani terkhususnya di Nusa Tenggara Barat masih jauh dari kata sejahtera. Faris Arya Ramdani selaku ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram(BEM FATEPA UNRAM) menyudutkan tata kelola pemerintah dalam bidang pertanian yang masih belum bisa dikatakan menunjang kebutuhan kehidupan para petani tegasnya.
BEM FATEPA UNRAM memfokus pandangkan terhadap banyak sekali permasalahan yang mengakibatkan kehidupan para petani yang begini begini saja tidak ada perubahan siklus hidup,apalagi sekarang stabilisasi harga bahan pokok salah satunya beras sudah tidak jelas berapa transparansi harga pokoknya entah itu beras kualitas standar sampai kualitas premium.
“Ini aneh,padahal NTB ini merupakan salah satu provinsi sebagai sentra penghasil beras nasional namun sebagian besar penduduknya masih kesulitan dalam membeli atau mendapatkan beras tersebut,kemana beras beras hasil panen tersebut?.Ini membuktikan bahwa pemerintah terkhususnhya di Nusa Tenggara Barat belum mempuni dalam mengelola pangan dan SDM yang ada di NTB ini’’kata Faris.
Ketua BEM FATEPA UNRAM itu juga mengatakan“sekarang di NTB terkhususnya Lombok sedang maraknya terjadi alih fungsi lahan,orang berbondong bondong membangun bangunan perumahan(BTN) di setiap sawah sawah yang dekat dengan akses jalan raya sehigga kita bisa memprediksi bahwa NTB ini akan kesulitan nantinya dalam melakukan kegiatan bercocok tanam karena lahanya sudah di bangun perumahan.Takutnya nanti Lombok yang semula dikenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid akan di ubah menjadi Pulau Seribu BTN’’.
Oleh karenanya,momentum hari tani ini,BEM FATEPA UNRAM menuntut pemerintah untuk segera mengevaluasi sistem pemerintahan pada bidang pertanian. Ini juga cukup menjadi bahan penyadaran kita bersama terkhsusunya pemerintah dalam melakukan pembenahan untuk kebutuhan penunjangan kemaslahatan dan kesejahtraan rakyat,petani dan buruh.
