Mataram, 18 Desember 2024 – Proses pelantikan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPU-M) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam sidang paripurna dua senat UIN Mataram menuai polemik. Puluhan mahasiswa dari berbagai elemen organisasi kampus menyuarakan mosi tidak percaya terhadap mekanisme yang dinilai sarat kepentingan, nepotisme, dan tidak transparan.
Aksi protes ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas ketidakjelasan proses seleksi, penunjukan, dan pelantikan KPU-M serta Bawaslu yang berperan sebagai penyelenggara pemilihan raya mahasiswa (Pemira). Mahasiswa menilai bahwa prinsip demokrasi kampus yang seharusnya dijunjung tinggi justru tercoreng akibat praktik yang dianggap tidak sesuai prosedur dan independensi.
Kekecewaan Mahasiswa
salah satu perwakilan mahasiswa, Rid, menyampaikan bahwa proses pelantikan KPU-M dan Bawaslu tidak melibatkan keterbukaan informasi yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam demokrasi kampus.
“Proses ini cacat sejak awal. Tidak ada transparansi dan keterlibatan mahasiswa secara utuh. Kami menduga ada praktik nepotisme dan oligarki dalam mekanisme ini,” tegas Rid.
Hal senada disampaikan oleh Naf, yang menilai bahwa pemilihan KPU dan Bawaslu harus bebas dari kepentingan elit tertentu.
“KPU dan Bawaslu adalah ujung tombak demokrasi di kampus. Jika proses pelantikannya saja sudah bermasalah, bagaimana kita bisa percaya bahwa Pemira nanti berjalan adil? Kami menolak mekanisme yang tidak independen ini,” ujarnya.
Tuntutan Mahasiswa
mahasiswa mengajukan beberapa tuntutan, antara lain:
1. Mencabut pelantikan KPU dan Bawaslu yang dianggap tidak sah.
2. Melakukan ulang proses seleksi dengan mekanisme yang transparan, terbuka, dan demokratis.
3. Melibatkan seluruh elemen mahasiswa dalam pengawasan proses seleksi dan pelantikan.
4. Membentuk tim independen untuk mengevaluasi pelaksanaan sidang paripurna dua senat.
Demokrasi Kampus Dipertaruhkan
Mahasiswa menegaskan bahwa upaya ini bukan sekadar protes, melainkan bentuk kepedulian terhadap masa depan demokrasi di UIN Mataram. Mekanisme yang sarat kepentingan hanya akan menciptakan ketidakpercayaan terhadap Pemira sebagai pesta demokrasi mahasiswa.
“Kampus adalah tempat pendidikan demokrasi. Jika praktik oligarki dan nepotisme terjadi di sini, bagaimana kita bisa membangun tradisi demokrasi yang sehat di masa depan?” ujar salah seorang mahasiswa.
Respons Pihak Kampus
Hingga berita ini diturunkan, pihak senat kampus dan panitia seleksi KPU serta Bawaslu belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan mahasiswa. Namun, aksi ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga ada kejelasan dan komitmen dari pihak kampus untuk menegakkan prinsip demokrasi yang adil dan transparan.
Mahasiswa berharap pihak kampus segera merespons dengan langkah nyata demi menjaga kepercayaan dan stabilitas demokrasi di lingkungan UIN Mataram. Jika tuntutan ini diabaikan, mereka mengancam akan melakukan aksi lanjutan yang lebih masif.
